Selasa, 09 Desember 2014

Skripsi Hukum: Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Uni Eropa Berdasarkan Maastricht Treaty 1992 Dalam Mengatasi Terjadinya Krisis Ekonomi

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar belakang Masalah.
 Skripsi Hukum: Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Uni Eropa Berdasarkan Maastricht Treaty 1992 Dalam Mengatasi Terjadinya Krisis Ekonomi
Proses  globalisasi  dalam  berbagai  bidang  menimbulkan  kebutuhankebutuhan  baru.  Kebutuhan  tersebut  muncul  akibat  adanya  perkembangan  teknologi maupun ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Pertumbuhan yang pesat  tersebut  seringkali  tidak  diiringi  dengan  kemampuan  suatu  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  negaranya.  Penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  tersebut pada akhirnya menimbulkan keharusan dari negara maupun warga negara  secara  pribadi  untuk  menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  internasional  lain  dengan tujuan saling melengkapi kebutuhannya.

Skripsi Hukum: Implementasi sistem pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang.
Skripsi Hukum: Implementasi sistem pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika
Negara Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara sasaran peredaran gelap  narkotika.  Dewasa  ini  Indonesia  bukan  lagi  dinilai  sebagai  konsumen  narkotika, bahkan telah berkembang menjadi salah satu negara produsen narkotika.

Skripsi Hukum: Upaya Pemerintah Daerah Melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor 511.1186.10022010

BABI.PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
 Skripsi Hukum: Upaya Pemerintah Daerah Melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor  511.1186.10022010 
Kebijakan  pembangunan  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  rencana  pembangunan  baik  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah,  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  keinginan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata,  material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  wadah  negara  Kesatuan  RI.

Skripsi Hukum: Fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Angkutan Umum Sebagai Instrumen Untuk Meminimalisir Tingkat Kecelakaan

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Angkutan Umum Sebagai Instrumen Untuk Meminimalisir Tingkat Kecelakaan
Transportasi  merupakan  bidang  kegiatan  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pentingnya  transportasi  bagi  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain,  keadaan  geografis  Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri  dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan  dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah  Indonesia.  Hal  lain  yang  juga  tidak  kalah  pentingnya  akan  kebutuhan  alat  transportasi  adalah  kebutuhan  kenyamanan,  keamanan,  dan  kelancaran  pengangkutan  yang  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang  berupa penyebaran  kebutuhan  pembangunan,  pemerataan  pembangunan,  dan  distribusi  hasil  pembangunan  diberbagai  sektor  ke  seluruh  pelosok  tanah  air  misalnya,  sektor  industri,  perdagangan,  pariwisata,  dan  pendidikan  (Abdulkadir Muhammad:1998:7-8).

Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Perempuan

BAB I.
PENDAHULUAN.
A. LatarBelakang Masalah.
Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Perempuan
Di  Indonesia  dewasa  inipembangunan  mulai  bergerak  semakin  pesat  dan  semakin meluas mulai dari pusat menuju ke daerah-daerah. Hal ini dapat dilihat dari  potensi  di  tiap-tiap  daerah  yang  mulai  berkembang  di  setiap  sektornya. 

Skripsi Hukum: Kendala yang dihadapi hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan agama

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
 Skripsi Hukum: Kendala yang dihadapi hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan agama
Semua manusia pasti akan melalui proses kehidupan yang sama dari mulai  hidup  hingga  mati.  Salah  satu  proses  kehidupan  yang  dilalui  oleh  manusia  adalah  perkawinan atau pernikahan. Perkawinan inilah yang  menjadikan manusia sempurna  agamanya seperti dalam hadist berikut, Rasulullah shalallahu’alaihiwassalam pernah  bersabda,  “Jika  seorang  hamba  menikah,  maka  ia  telah  menyempurnakan  separuh  agamanya. Oleh karena itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk separuh yang  tersisa.”  Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Baihaqi.((rinaldimunir.wordpress.com/2012/11/20/setengah-dar-agam-menikah/) diakses tanggal 1 Mei 2013)).

Skripsi Hukum: Hak konsumen atas kandungan produk makanan di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Hak konsumen atas kandungan produk makanan di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  kini  telah  menimbulkan  banyak  permasalahan  di  masyarakat  dimana  konsumen  sebagai pihak yang menggunakan jasa atau benda dari yang disediakan  oleh  pelaku  usaha  sering  sekali mengalami  kerugian  dikarenakan  perbuatan  dari  pihak  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  sering  berbuat  sesukanya  karena  ia  merasa  dibutuhkan  oleh  konsumen.  Karena  ketidakadilan dimasyarakat semakin hari semakin banyak, dan semakin  banyak pula konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka  mulailah disuarakan mengenai perlindungan konsumen.

Skripsi Hukum: Tinjauan Mengenai Efektivitas Pelayanan KPP Pratama Sleman Setelah Berlakunya Kebijakan Remunerasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang.
Skripsi Hukum: Tinjauan Mengenai Efektivitas Pelayanan KPP Pratama Sleman Setelah Berlakunya Kebijakan Remunerasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Birokrasi  adalah  fenomena  kehidupan  yang,  setidaknya  sejak  abad  19,  telah  menjadi  aktor  sedemikian  penting  dalam  sejarah  umat  manusia.  Dalam  kehidupan di era modern, birokrasi menempati posisi sangat penting dan sekaligus  menjadi  institusi  yang  paling  dibutuhkan  (the  most  important  and  dominant  institution)  dalam  masyarakat.  Fungsi  pokok  birokrasi  dalam  negara  adalah  menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat  dalam mencapai tujuan ideal suatu negara. Oleh karena itu, birokrasi merupakan  sistem yang harus ada dalam suatu pemerintahan (Budi Setiyono, 2012:12).

Skripsi Hukum: Konstruksi Hukum Hubungan Antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Konstruksi Hukum Hubungan Antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Dengan  bertambahnya  penduduk  dan  meningkatnya  standar  kehidupan  manusia  menyebabkan  meningkat  pula  akan  kebutuhannya.  Secara  otomatis,  aktivitas  manusia  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya  alam,  termasuk  sumber  daya  hutan  juga  terus  meningkat.  Bangsa  Indonesia  dianugerahi  Tuhan  Yang  Maha Esa berupa sumber kekayaan alam yang melimpah, baik didarat, perairan,  maupun di udara yang merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional  disegala  bidang.  Hutan  merupakan  karunia  dan  amanah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  merupakan  harta  kekayaan  yang  diatur  oleh  pemerintah,  memberikan  kegunaan  bagi  umat  manusia,  oleh  sebab  itu  wajib  dijaga,  ditangani,  dan  digunakan  secara  maksimal  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  secara berkesinambungan. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan  dan  Sumber  kesejahteraan  rakyat,  semakin  menurun  keadaannya,  oleh  sebab  itu  eksistensinya  harus  dijaga  secara  terus  menerus  agar  tetap  abadi  dan  ditangani  dengan  budi  pekerti  yang  luhur,  berkeadilan,  berwibawa,  transparan,  dan  profesional  serta  bertanggung  jawab.  Penanganan  dan  pengelolaan  hutan  yang  berkesinambungan dan berpikiran global harus menyerap aspirasi dan partisipasi  masyarakat  yang  berdasarkan  norma  hukum  yang  tertinggi  di  Indonesia,  yaitu  Pancasila.

Skripsi Hukum: Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Aktivis Ham Munir Yang Melibatkan Intelijen Negara

BAB I .
PENDAHULUAN .
A.Latar Belakang Masalah .
Skripsi Hukum: Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Aktivis Ham Munir Yang Melibatkan Intelijen Negara
Dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum,  pernyataan  ini  senada  dengan  perkataan bahwa “hukum ada pada setiap masyarakat manusia di manapun juga di  muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu  masyarakat  pasti  mempunyai  hukum.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  (eksistensi)  hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi  justru  mempunyai  hubungan  timbal  balik”  (Teguh  Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, 2009: 38).

Skripsi Hukum: Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
 Skripsi Hukum: Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel 
Negara  merupakan konstruksi  yang  diciptakan  oleh  umat  manusia tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat  yang diorganisasikan  sedemikian  rupa  untuk  maksud  memenuhi  kepentingan  dan mencapai  tujuan  bersama.MenurutKranenburg“Negara  adalah  suatu  sistem dari  pada  tugas-tugas  umum  dan  organisasi-organisasi  yang  diatur,  dalam usaha  Negara  untuk  mencapai  tujuannya,  yang  juga  menjadi  tujuan rakyat/masyarakat  yang  diliputi,  maka  harus  ada  pemerintahan  yang berdaulat”(Inu Kencana Syafiie, 1994: 11).

Skripsi Hukum: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167Pid.B2003Pn.Dps)

BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
 Skripsi Hukum: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167Pid.B2003Pn.Dps)
Terorisme bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak sekitar tahun 2000, bangsa  ini  nampaknya  semakin  sering  dikejutkan  oleh  aksi  para  teroris.  Segala  macam  bentuk terorisme yang terjadi didorong oleh berbagai motivasi dan tujuan. Namun  dari  setiap  aksi  teror itu, ada satu akibat yang sama,  yaitu munculnya keresahan  dan  perasaan  tidak  aman  dalam  diri  masyarakat.  Hal  semacam  ini  disebabkan  karena  aksi  teror  yang  dilakukan  seringkali  tidak  memiliki  target  yang  spesifik,  namun  justru  banyak  melukai  bahkan  menghilangkan  puluhan  hingga  ratusan  nyawa masyarakat sipil.

Skripsi Hukum: Pengaruh The Basel Core Principles Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar Belakang Masalah.
 Skripsi Hukum: Pengaruh The Basel Core Principles Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
Bank  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  peningkatan  pembangunan,  dimana  kegiatan  perbankan  sendiri  didasarkan  pada  adanya  kepercayaan  dari  masyarakat  yang  menyimpan  dana  mereka  di  bank.

Skripsi Hukum: Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas

BAB I. PENDAHULUAN.
A.Latar BelakangMasalah.
Skripsi Hukum: Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas
Transisi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  menghasilkan 2  (dua) proses politik  yang  berjalan  secara  simultan,  yaitu  desentralisasi  dan  demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik  di  area  lokal  maupun  nasional,  yaitu  dari  pengaturan  politik  yang  bersifat otoritarian-sentralistik  menjadi  lebih  demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2003:5).

Skripsi Hukum: Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sejumlah  negara  berkembang  mengalami  angka  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  setiap  tahunnya. Angka  pertumbuhan penduduk yang  tinggi di suatu negara menyebabkan semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja  yang tersedia  di  negara  tersebut.  Indonesia adalah negara  berkembang  yang  mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya. (Mulyadi S, 2003:55-56).

Skripsi Hukum: Studi Perbandingan Hukum Pengawasan Perbankan Antara Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar Belakang.
Skripsi Hukum: Studi Perbandingan Hukum Pengawasan Perbankan Antara Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia
Geliat  pemanfaatan  jasa  lembaga  keuangan  semakin  meningkat  seiring  perkembangan  teknologi  dan  informasi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pada  kesempatan  yang  bersamaan,  kondisi  demikian  turut  serta  mendukung  upaya  peningkatan  perekonomian  nasional.  Salah  satu  elemen  yang  berkaitan  dengan  perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa  keuangan  yang  lain,  seperti  misalnya  lembaga  keuangan  bank  maupun  lembaga  keuangan  non  bank.  Eksistensi  lembaga  keuangan  dalam  mendukung  perekonomian  nasional  demikian  merupakan  salah  satu  dampak  dari  globalisasi  dan kemajuan  teknologi  yang  berujung  pada  kompleksitas  sistem  keuangan  di  Indonesia.  Kompleksitas  yang  terjadi  perlu  diurai  sehingga  dapat  ditemukan  solusinya,  karena  sistem  keuangan  yang  kondusif  akan  mendukung  terciptanya  stabilitas  pertumbuhan  perekonomian.  Pada  kesempatannya,  stabilitas  pertumbuhan ekonomi akan mendukung pembangunan nasional di segala bidang.

Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Air Dari Privatisasi Air Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Air Dari Privatisasi Air Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Manusia  dan  semua  makhluk  hidup  membutuhkan  air. Tubuh manusia terdiri dari 90% air dan agar dapat berfungsi dengan baik,  tubuh manusia membutuhkan kurang lebih satu  liter air setiap hari untuk  menghindari dehidrasi.  Menurut dokter dan ahli kesehatan, manusia wajib  minum  air  putih  8  gelas  per  hari.  Selain  manusia,  hewan  dan  tumbuhan  juga memerlukan air demi kelangsungan hidupnya. Semua organisme yang  hidup  tersusun  dari  sel-sel  yang  berisi  air  sedikitnya  60%  dan  aktivitas  metaboliknya mengambil tempat di larutan air. Dapat disimpulkan bahwa  untuk  kepentingan  manusia  dan  kepentingan  komersial  lainnya,  ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan (Robert  J. Kodoatie dkk, 2008:1).

Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia
Mencermati  meningkatnyakredit  macet  sebagaimana  diberitakan  oleh  media  elektronik  finance.detik.com,  hingga  akhir  Februari  2012 jumlah  kredit  macet  perbankan  mencapai  Rp  51,42  triliun.  Jumlah  ini  naik  4%  atau  Rp2,06  triliun dibandingkan akhir Februari 2011 sebesar Rp 49,36 triliun. Jumlah  kredit  yang  dikucurkan  perbankan  Indonesia  hingga  Februari  2012  juga  melonjak  mencapai  Rp  2.203  triliun.  Kredit  ini  naik  dibandingkan  di  Februari  2011  Rp  1.773  triliun.  Jumlah kredit  hingga  Februari  2012  didominasi  oleh  kredit  rupiah  Rp 1.844 triliun, kemudian kredit valas Rp 358,6 triliun.Dari total kredit tersebut,  sebanyak  Rp  2.203  triliun  masuk  kategori  lancar.  Sementara  Rp  8,772  triliun  masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 7,577 triliun masuk kategori diragukan, dan  Rp 35,073 triliun masuk kategori macet.Sedangkan jenis kredit macetnya, Bank  Indonesia merilis  paling  banyak dari jenis kredit modal kerja yang mencapai Rp  29,97  triliun  sedangkan  kredit  investasi  Rp  9,99  triliun  dan  kredit  konsumsi Rp  11,45  triliun  (http://finance.detik.com/read/2012/04/16/135221/1893386/5/kreditmacet-bank-di-februari-2012-capai-rp-5142-triliun, diakses pada tanggal 22 Maret  2013 pukul 08.05 WIB).

Skripsi Hukum: Fungsi Ombudsman Untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas

BAB I.
PENDAHULUAN.
A.  Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Fungsi Ombudsman Untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas
Pelayanan publik dewasa ini mendapatkan sorotan yang tajam oleh  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  masalah  mendasar  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia  setelah  terjadinya  krisis  ekonomi  ialah  turunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  birokrasi  publik  dan  sistem  pemerintahan  pada  umumnya.  Krisis  kepercayaan  terhadap  birokrasi  publik  ini  ditandai  dengan  mengalirnya  protes  dan  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  komponen  masyarakat,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Setelah melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya  dijadikan  sebagai  alat  politik  bagi  rezim  yang  berkuasa,  rakyat  kini  sulit  untuk  menghargai  apa  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah,  birokrat,  atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.

Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian

BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
Skripsi Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian
Tanah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mendasar  bagi  manusia.  Tanah  jika  dilihat  secara  kosmologis  merupakan  tempat  tinggal,  tempat  dari  mana  mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai  dimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik (Bernhard Limbong, 2011: 1). Tanah  dinilai sebagai suatu harta bersifat tetap yang dicadangkan untuk kehidupan yang  akan  datang.  Dilihat  dari  faktanya,  tanah  merupakan  sarana  tempat  tinggal  bagi  persekutuan hukum dan  seluruh anggotanya sekaligus memberikan penghidupan  kepada pemiliknya (I Gede A.B. Wiranata, 2005: 244).